Presiden Prabowo Hadiri Peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakbar
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat. Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pantauan detikcom di lokasi, Prabowo tiba pukul 09.03 WIB, Jumat (13/2/2026), dengan didampingi Jenderal Sigit. Prabowo dijadwalkan akan meresmikan sejumlah 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri.
Begitu tiba, Prabowo langsung melihat sejumlah alat yang dipakai di SPPG Polri. Prabowo terlihat simak mendengarkan penjelasan dari anggota Polri.
Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana. Hadir pula Wagub DKI Jakarta Rano Karno
Untuk diketahui, tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.
SPPG ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Program ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dir Polairud Polda Sulut Tegaskan Klarifikasi atas Pemberitaan Dugaan Bio Solar Ilegal di Bitung
WARTASIBER.ID — Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dir Polairud) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, menyampaikan klarifikasi tegas menanggapi pemberitaan yang menyebut adanya dugaan peredaran Bio Solar ilegal di Kota Bitung yang disertai narasi praktik suap dan pembungkaman media.
Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas menyatakan keberatan keras atas pemberitaan tersebut karena dinilai tidak didukung bukti hukum yang sah serta tidak bersumber dari pernyataan resmi aparat penegak hukum. Menurutnya, narasi yang dibangun cenderung spekulatif dan menggiring opini publik.
“Pemberitaan semacam ini berpotensi mencemarkan nama baik dan merugikan pihak-pihak tertentu yang hingga kini tidak pernah dinyatakan bersalah melalui proses hukum.
Fakta hukum harus dibedakan secara tegas dari asumsi dan dugaan sepihak,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat putusan pengadilan maupun keterangan resmi aparat penegak hukum yang membenarkan tudingan sebagaimana dimuat dalam pemberitaan tersebut. Oleh karena itu, penghakiman di ruang publik tanpa dasar hukum dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Dir Polairud Polda Sulut menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, dan transparan. Namun demikian, ia menolak segala bentuk pemberitaan yang melampaui fakta, mengabaikan asas praduga tak bersalah, serta mencederai prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab.
Klarifikasi Dir Polairud Polda Sulut: Bongkar Muat BBM di Dermaga Pola Legal, Non-Subsidi, dan untuk Masyarakat
Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas SH MH, memberikan klarifikasi kepada media terkait aktivitas bongkar muat bahan bakar minyak (BBM) di area mushola Dermaga Pola. Ia menegaskan bahwa informasi dari pihak pemerintahan sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai fakta lapangan.Menurut Dir Polairud, seluruh kegiatan tersebut melibatkan BBM non-subsidi yang ditujukan untuk masyarakat sekitar, terutama nelayan dan warga yang membutuhkan.
Proses bongkar muat dilakukan secara legal dengan perizinan lengkap dan administrasi yang sah, bukan ilegal seperti yang mungkin disangka.“Izin diberikan dengan ketentuan jelas, yakni menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Kami justru hadir untuk memastikan proses berjalan lancar, aman, dan tanpa risiko,” ungkap Dir Polairud saat berbicara dengan media, Selasa (10/2/2026).
Pelaksanaan kegiatan di malam hari, lanjutnya, didasari pertimbangan keselamatan. Operasional malam memberikan kenyamanan proses sambil meminimalkan penguapan BBM, yang lebih berbahaya di siang hari karena risiko kebakaran.Dir Polairud menekankan bahwa Dermaga Pola dibuka untuk kepentingan umum sebagai pelayanan masyarakat.
“Dermaga ini milik negara dan Polri, tapi kami buka untuk masyarakat agar aktivitas mereka terbantu, selama sesuai aturan dan menjaga keamanan serta ketertiban,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan beredarnya informasi tanpa konfirmasi langsung ke pihaknya. Pihak terkait hanya mengirim tautan tanpa komunikasi resmi, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.Dengan klarifikasi ini, Dir Polairud berharap publik mendapat informasi utuh dan tidak terpengaruh isu tak berdasar
Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center
*JAKARTA* – Polri menggelar kegiatan bertajuk “Konsolidasi Asesor Assessment Center Polri Tahun 2026” di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (12/2/2026). Mengusung tema “Penguatan Assessment Center Polri sebagai Komponen Utama dalam Pembinaan Karier untuk Mewujudkan SDM yang Unggul”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi para penguji kompetensi di seluruh Indonesia.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel.
“Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks”. Jelas Brigjen Langgeng.
Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi “filter” strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian.
“Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Langgeng.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.
Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi “A” dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.
Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal.
“Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia,” tutup Langgeng.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Ikuti Rapim TNI-Polri 2026 Bersama Presiden RI
JAKARTA – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (09/02/2026). Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk menyelaraskan visi dan misi pengamanan nasional.
Kapolda Sumsel tiba di lokasi pada pukul 08.30 WIB untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bersama Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan. Pertemuan ini merupakan agenda krusial dalam memperkuat koordinasi antara kepolisian dan militer, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum masing-masing jajaran.
Kehadiran Kapolda Sumsel dalam forum ini menunjukkan komitmen penuh Polda Sumatera Selatan dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat. Fokus utama kegiatan mencakup penguatan penegakan hukum, pelayanan masyarakat, serta antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul sepanjang tahun 2026.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. memberikan keterangan resmi terkait partisipasi Kapolda Sumsel dalam agenda nasional tersebut. Beliau menegaskan bahwa arahan yang diterima dalam Rapim ini akan menjadi pedoman utama bagi jajaran di daerah.
Kehadiran bapak Kapolda Sumsel dalam Rapim TNI-Polri ini merupakan bentuk kesiapan dalam mengimplementasikan instruksi Presiden dan Kapolri di tingkat wilayah. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergitas dengan TNI guna menjamin keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.
Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut berjalan dengan khidmat dan berakhir pada pukul 13.38 WIB. Seluruh tahapan acara berlangsung dalam situasi yang aman dan tertib dengan tetap mengedepankan profesionalisme sesuai semangat kepolisian yang presisi.
Melalui hasil Rapim ini, Polda Sumatera Selatan diharapkan mampu lebih optimal dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman. Penekanan pada aspek keamanan nasional menjadi modal utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan serta stabilitas ekonomi di wilayah Sumatera Selatan.(Amru)
Kapolri Terjunkan Satgas Pangan Jaga Stabilitas Harga Bapokting Saat Ramadan
bowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. (Dok Istimewa)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang bulan suci Ramadan. Dia menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk segera bergerak melakukan intervensi guna mencegah lonjakan harga yang bisa membebani masyarakat.
“Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami,” ujar Jenderal Sigit di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Sigit menegaskan Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh adanya oknum yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi. Ia meminta jajarannya memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar tetap aman dengan harga yang terjangkau.
Untuk mengawal kebijakan ini, Jenderal Sigit memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi ini dilakukan untuk memetakan jalur distribusi dan titik-titik rawan terjadinya kelangkaan barang.
“Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait,” tegasnya.
Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi secara makro agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting ini menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang dikawal penuh oleh korps Bhayangkara.
Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026, sejumlah menteri seperti Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan juga hadir memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal bahwa pemerintah dan Polri akan berfokus pada penguatan ekosistem pangan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.
Kapolri Terjunkan Satgas Pangan Jaga Stabilitas Harga Bapokting Saat Ramadan
bowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. (Dok Istimewa)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang bulan suci Ramadan. Dia menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk segera bergerak melakukan intervensi guna mencegah lonjakan harga yang bisa membebani masyarakat.
“Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami,” ujar Jenderal Sigit di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Sigit menegaskan Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh adanya oknum yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi. Ia meminta jajarannya memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar tetap aman dengan harga yang terjangkau.
Untuk mengawal kebijakan ini, Jenderal Sigit memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi ini dilakukan untuk memetakan jalur distribusi dan titik-titik rawan terjadinya kelangkaan barang.
“Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait,” tegasnya.
Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi secara makro agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting ini menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang dikawal penuh oleh korps Bhayangkara.
Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026, sejumlah menteri seperti Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan juga hadir memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal bahwa pemerintah dan Polri akan berfokus pada penguatan ekosistem pangan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.
Demi Jaga Iklim Investasi, Kapolri Pantau Praktik Saham Gorengan di Pasar Modal
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan peringatan kepada para pelaku kejahatan di sektor keuangan. Dalam rangkaian Rapim Polri 2026, dia menegaskan Polri kini memantau ketat pergerakan pasar modal, terutama praktik manipulasi atau ‘saham gorengan’ yang merugikan investor.
“Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut,” kata Jenderal Sigit di sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Sigit menekankan praktik saham gorengan adalah tindakan yang sangat merusak iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, Polri berkomitmen untuk menjaga agar fundamental pasar saham tetap sehat tanpa adanya gangguan dari spekulan yang bermain curang.
“Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan demi melindungi para investor dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. Polri ingin memastikan bahwa saham-saham dengan fundamental baik dapat tumbuh secara alami tanpa tekanan dari praktik manipulatif.
“Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga,” tambah Sigit.
Meski pengawasan dilakukan secara menyeluruh, Kapolri menyebutkan bahwa teknis pengusutan tindak pidana di pasar modal akan ditangani oleh tim khusus di bawah jajaran Reserse. Polri akan melakukan koordinasi intensif untuk memetakan potensi pelanggaran hukum di bursa.
“Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse,” jelasnya.
Selain isu pasar modal, dalam Rapim Polri 2026 ini, Kapolri juga menyoroti sejumlah agenda strategis lainnya, mulai dari pengamanan program ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak, hingga antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan.
Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah.
“Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” kata Jenderal Sigit.
“Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” sambungnya.
Demi Jaga Iklim Investasi, Kapolri Pantau Praktik Saham Gorengan di Pasar Modal
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan peringatan kepada para pelaku kejahatan di sektor keuangan. Dalam rangkaian Rapim Polri 2026, dia menegaskan Polri kini memantau ketat pergerakan pasar modal, terutama praktik manipulasi atau ‘saham gorengan’ yang merugikan investor.
“Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut,” kata Jenderal Sigit di sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Sigit menekankan praktik saham gorengan adalah tindakan yang sangat merusak iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, Polri berkomitmen untuk menjaga agar fundamental pasar saham tetap sehat tanpa adanya gangguan dari spekulan yang bermain curang.
“Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan demi melindungi para investor dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. Polri ingin memastikan bahwa saham-saham dengan fundamental baik dapat tumbuh secara alami tanpa tekanan dari praktik manipulatif.
“Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga,” tambah Sigit.
Meski pengawasan dilakukan secara menyeluruh, Kapolri menyebutkan bahwa teknis pengusutan tindak pidana di pasar modal akan ditangani oleh tim khusus di bawah jajaran Reserse. Polri akan melakukan koordinasi intensif untuk memetakan potensi pelanggaran hukum di bursa.
“Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse,” jelasnya.
Selain isu pasar modal, dalam Rapim Polri 2026 ini, Kapolri juga menyoroti sejumlah agenda strategis lainnya, mulai dari pengamanan program ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak, hingga antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan.
Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah.
“Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” kata Jenderal Sigit.
“Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” sambungnya.
Jaga Iklim Investasi, Kapolri Pantau Praktik Saham Gorengan di Pasar Modal
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan peringatan kepada para pelaku kejahatan di sektor keuangan. Dalam rangkaian Rapim Polri 2026, dia menegaskan Polri kini memantau ketat pergerakan pasar modal, terutama praktik manipulasi atau ‘saham gorengan’ yang merugikan investor.
“Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut,” kata Jenderal Sigit di sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Sigit menekankan praktik saham gorengan adalah tindakan yang sangat merusak iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, Polri berkomitmen untuk menjaga agar fundamental pasar saham tetap sehat tanpa adanya gangguan dari spekulan yang bermain curang.
“Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan demi melindungi para investor dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. Polri ingin memastikan bahwa saham-saham dengan fundamental baik dapat tumbuh secara alami tanpa tekanan dari praktik manipulatif.
“Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga,” tambah Sigit.
Meski pengawasan dilakukan secara menyeluruh, Kapolri menyebutkan bahwa teknis pengusutan tindak pidana di pasar modal akan ditangani oleh tim khusus di bawah jajaran Reserse. Polri akan melakukan koordinasi intensif untuk memetakan potensi pelanggaran hukum di bursa.
“Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse,” jelasnya.
Selain isu pasar modal, dalam Rapim Polri 2026 ini, Kapolri juga menyoroti sejumlah agenda strategis lainnya, mulai dari pengamanan program ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak, hingga antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan.
Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah.
“Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” kata Jenderal Sigit.
“Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” sambungnya.
